8 Hal Penting dari Kebijakan Pengampunan Pajak

3 comments 3293 views

Belakangan kita dengar istilah Tax Amnesty di pemberitaan media. Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak. Apa yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak?

Okay mungkin posting kali ini agak melenceng dari jalur personal finance.

Tapi enggak juga loh, sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya kita tahu dan paham, karena selain ini berdampak ke ekonomi nasional, kebijakan Pengampunan Pajak yang diusung oleh Kementerian Keuangan ini bisa berdampak juga ke Finansial kamu loh. Mau tahu lebih lanjut?

Ilustrasi Pengampunan Pajak

Ilustrasi Pengampunan Pajak

Jadi begini, 28 Juni 2016 lalu pemerintah dan DPR telah saling sepakat, untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Secara ringkas, mengutip dari UU Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Dan…

Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Penjualan Nilai atau Pajak atas Barang Mewah.

 

1. Tujuan Pengampunan Pajak

Dilansir dari beberapa pemberitaan, menurut pemerintah Kebijakan Pengampunan Pajak ini bertujuan untuk:

  • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset (pengalihan aset/harta/kekayaan ke dalam negeri), yang ditandai dengan meningkatnya likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi.
  • Perluasan basis data perpajakan.
  • dan tentunya menambah Penerimaan Negara via Pajak.

Berat banget bahasannya yah….

saya kurang ngerti juga, tapi kira-kira seperti diatas, kebijakan ini pada akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonomi yang tumbuh = pengurangan angka kemiskinan, artinya kesejahteraan kita semua relatif akan ikut naik. IMHO yaaa…

2. Pengampunan Pajak Untuk Siapa Saja?

Ini pertanyaan mendasar, jadi setiap kamu yang sudah berpenghasilan (baca: Wajib Pajak) berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.

Tentunya dengan terlebih dahulu kamu harus punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kalau belum daftarkanlah di kantor pajak terdekat tempat tinggal kamu.

Sederhananya begini, bisa jadi kita, dengan sengaja atau tidak sengaja, lalai melakukan kewajiban membayar atau melaporkan pajak kepada pemerintah. Kalau sudah oke semua pajak nya, ya bagus!

Nah, kebijakan Pengampunan Pajak ini merupakan kesempatan bagi kita untuk melaporkannya dengan ‘diskon tertentu’ (baca: Uang tebusan) dan dalam jangka waktu tertentu.

Loh, kenapa gak kita biarkan saja, ga perlu lapor pajak ini, toh berbagai macam hasil pembangunan yang dijanjikan belum begitu kita rasakan?! – ilustrasi.

Pertanyaan bagus, tapi…

Tahukah kamu, pada tahun 2017 nanti, ada kebijakan di level internasional yang bernama Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI).

Jadi begini..

Dunia akan memasuki era transparansi. Pada 2017 nanti semua negara akan memberlakukan AEoI, tak terkecuali Indonesia.

AEoI adalah sistem pertukaran informasi rekening dari wajib pajak (WP) antar negara. Pertukaran ini berlangsung otomatis, yang berarti rekening WP yang berada di negara lain bisa langsung terlacak oleh otoritas pajak.

Sumbernya bisa di cek disini, disini dan disini.

Wiih, canggih sekaligus serem ya!

Artinya sistem perbankan akan dibuka untuk kepentingan otoritas pajak di 2017 nanti.

Kaitannya AEoI dengan Pengampunan Pajak adalah, ini artinya kesempatan untuk berhemat sekaligus berkontribusi bagi Negara!

Buat kamu yang tidak sengaja, lalai, atau salah hitung dalam perhitungan pajak kamu, daripada kamu tunda di 2017 pada saat AEoI sudah activated.

Tentunya kamu akan dikenai sanksi pajak yang cukup besar.

Nah, dengan mengikuti Pengampunan Pajak, dengan kita membayar uang tebusan tertentu maka kamu sudah ‘bersih’ dari kewajiban pajak kamu.

Terlebih diuntungkan bagi kamu yang punya harta/kekayaan/aset di luar negeri daripada membayar sanksi yang lebih mahal pada 2017 nanti.

Kira-kira begitu yang saya tangkap, tolong koreksi atau masukan pada kolom komentar di bawah artikel ini. 🙂

FirmBee / Pixabay

FirmBee / Pixabay

3. Tarif Tebusan Pengampunan Pajak

Menurut RUU Pengampunan Pajak, tarif‎ uang tebusan dan periode pengampunan pajak terbagi atas:

  1. Tarif Uang Tebusan atas harta di dalam wilayah Republik Indonesia atau yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang direpatriasi:
    • 2 % untuk periode 3 bulan pertama setelah UU disahkan (Periode 1: Juli-September 2016)
    • 3 % untuk periode bulan keempat setelah UU disahkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 (Periode 2: Oktober-Desember 2016)
    • 5 % untuk periode 1 Januari sampai‎ dengan 31 Maret 2017 (Periode 3).
  2. Tarif Uang Tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Republik Indonesia tanpa repatriasi terdiri dari:
    • 4 % untuk periode 3 bulan pertama setelah UU disahkan (Periode 1: Juli-September 2016)
    • 6 % untuk periode bulan keempat setelah UU disahkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 (Periode 2: Oktober-Desember 2016)
    • 10 % untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 (Periode 3).
  3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak UMKM (dengan peredaran usaha sampai dengan Rp4,8 miliar untuk tahun pajak terakhir), adalah sebesar:
    • 0,5 % bagi Wajib Pajak dengan nilai harta sampai dengan Rp 10 miliar;
    • 2 % bagi Wajib Pajak dengan nilai harta ‎lebih dari Rp 10.miliar.
    • Bagi Wajib Pajak UMKM, tarif uang tebusan ini berlaku hingga 31 Maret 2017.

Wah, ternyata Pengampunan Pajak juga memberikan kesempatan bagi para UMKM untuk berpartisipasi dengan ‘harga spesial’. Mungkin disini pemerintah memberikan kelonggaran bagi wajib pajak ‘kecil’ yang tentunya berpartisipasi juga dalam menggerakkan ekonomi nasional. 🙂

4. Maksimal 3 Kali Minta Ampun

Menurut UU Pengampunan Pajak, ternyata kesempatan yang diberikan bagi kita untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak paling banyak tiga kali dalam jangka waktu sampai dengan 31 Maret 2017. 🙂

 

5. Mekanisme Repatriasi Harta dalam Pengampunan Pajak

Bagi kamu yang minat  untuk melakukan repatriasi, pengalihan harta ke dalam negeri wajib dilakukan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bank persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk menerima uang penerimaan negara atau uang tebusan kalau dikaitkan dengan Pengampunan Pajak. (Informasi bank -nya apa saja belum tersedia pada saat artikel ini ditulis, silakan cek ke kantor pajak terdekat.)

Dikaitkan dengan tarif tebusan diatas. Untuk periode 1 & 2 batas waktu maksimal harta yang dialihkan harus‎ diinvestasikan di Indonesia paling lambat 31 Desember 2016‎.

Dan paling lambat 31 Maret 2017 bagi yang menyatakan pada periode 3.

Perlu diingat, harta hasil repatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama tiga tahun sejak dialihkan dalam instrumen investasi yang ditetapkan pemerintah.

Jadi duit kamu ditahan 3 tahun dan diinvestasikan untuk membantu pembangunan negara oleh pemerintah.

Begitu juga apabila yang kamu ‘declare’ adalah  harta dalam negeri itu tidak bisa dialihkan ke luar negeri selama tiga tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan. Semoga cukup jelas ya. 🙂

 

6. Kerahasiaan Kamu dalam Pengampunan Pajak

Menurut RUU Pengampunan Pajak, pemerintah menjamin kerahasiaan data dan informasi dari dokumen pengampunan pajak yang kamu submit.

Sebagaimana dikutip, kerahasiaannya adalah:

  1. Tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri
  2. Tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak
  3. Ancaman sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi.

7. Download RUU Pengampunan Pajak

Untuk konsultasi atau tanya lebih lanjut tentang Pengampunan Pajak, kamu bisa menghubungi kantor pajak terdekat. Atau kamu bisa pelajari secara mandiri dengan download RUU Pengampunan Pajak pada link dibawah ini, dengan terlebih dahulu menggunakan sosial media button di bawah ini.:)

FirmBee / Pixabay

FirmBee / Pixabay

 

8. Merencanakan Pengeluaran Tahunan

Okey, demikian sedikit informasi tentang Pengampunan Pajak, kaitannya dengan personal finance atau pengelolaan keuangan kita adalah:

  • Sebagai WNI tentunya kita ingin menjadi wajib pajak yang baik dan patuh.
  • Semisal, dengan kamu mengikuti Pengampunan Pajak, artinya kamu melakukan review terhadap semua harta/aset kamu, dan melaporkannya atau membayar kewajiban pajak kamu. Secara tidak langsung kamu bisa mengetahui berapa kewajiban pajak kamu tiap tahunnya, dan ini bisa direncanakan alokasinya, agar tidak mengganggu pos pengeluaran kamu yang lainnya.
  • Analogi-nya seperti kewajiban membayar Zakat Maal bagi kamu yang muslim, daripada kaget dengan hitungan pertahun, ada baiknya kamu alokasikan dan atur strateginya sejak dini.

Kesimpulannya, secara umum ada beban pengeluaran tahunan yang kamu bisa atur strategi sejak dini, yaitu:

  • Biaya untuk Zakat
  • Biaya untuk Pajak
  • Biaya untuk Asuransi Tahunan
  • Biaya untuk Pajak Bumi dan Bangunan
  • Biaya untuk Pajak STNK Kendaraan
  • Biaya untuk mudik dan Lebaran
  • Biaya untuk liburan tahunan, dan lain sebagainya

Keseluruhan biaya tersebut bisa kamu perkirakan dan alokasikan, setelah terkumpul angka totalnya, atur strategi untuk menyisihkannya dalam pengeluaran bulanan kamu, sehingga pada tahun mendatang kamu telah siap dengan perencanaan keuangan sejak dini.

Semoga bermanfaat! 🙂

 

 

  1. author

    Andhika1 tahun ago

    Wow..komplitt
    Kemarin mau ngebahas ini juga tapi nampaknya sudah ada pakarnya..
    hehe

    Salam

    Balas
  2. author

    Rahman11 bulan ago

    Kalau pensiunan apakah wajib juga mengikuti Tax Amnesty ?

    Balas

Tinggalkan pesan "8 Hal Penting dari Kebijakan Pengampunan Pajak"